Daerah

26 Camat di Halsel Abaikan Undangan Maulid Fest, Bupati Segera Lakukan Efaluasi Serentak

92
×

26 Camat di Halsel Abaikan Undangan Maulid Fest, Bupati Segera Lakukan Efaluasi Serentak

Sebarkan artikel ini

Maulid Fest Halsel Sepi Camat: Hanya Empat yang Hadir, Camat Tuan Rumah pun Absen

 

Halmahera Selatan //lidikpost.id// – kegiatan Pembukaan Maulid Fest Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 yang di pusatkan  di UMKM Milenial Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Minggu (14/9/2025) pagi, menjadi sorotan publik bagi tak hadirnya 26 camat sekabupaten halsel, terlihat hanya 4 camat yang hadir bersama    Bupati, sementara 26 camat lalai dari undangan yang suda di berikan.

Keempat camat tersebut yakni Camat Bacan Timur Tengah, Camat Mandioli Utara, Camat Kepulauan Botang Lomang, dan Camat Bacan. Hadir dalam kegitan tersebut.

Ironisnya, meskipun acara ini digelar di Kecamatan Bacan Selatan, camat setempat justru tidak hadir. Padahal undangan resmi telah disebarkan panitia pelaksana jauh hari sebelumnya.

Acara pembukaan Maulid Fest dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Selatan dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halsel Dr. Hj. Mizna Laila Albaan, M.Pd.I, serta sejumlah pejabat OPD. Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi penegasan dukungan Pemkab terhadap agenda keagamaan masyarakat.

Namun, minimnya kehadiran camat menjadi sorotan para tamu dan tokoh masyarakat. “Kalau acara sebesar ini saja tidak dihadiri pejabat kecamatan, bagaimana masyarakat mau percaya mereka serius mendukung program keagamaan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Tembal kepada awak media.

Pantauan di lapangan menunjukkan rangkaian kegiatan pembukaan berlangsung meriah, mulai dari penampilan seni budaya Islami, lantunan sholawat, hingga tausiah keagamaan. Kendati demikian, absennya sebagian besar camat dinilai mencederai semangat kebersamaan yang diusung Maulid Fest.

Absennya para camat ini dinilai publik sebagai bentuk rendahnya komitmen pejabat kecamatan terhadap program keagamaan masyarakat. Publik kini menantikan sikap tegas pemerintah daerah untuk menilai kinerja dan loyalitas pejabat yang abai terhadap agenda resmi pemerintah maupun kegiatan kemasyarakatan yang bernilai positif. (Red)