Foto Istimera Wakil Ketua I Wakil Rakyat Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda
DPRD Halteng Bongkar Segudang Masalah, Jalan Rusak, Sekolah Terbengkalai hingga Layanan Kesehatan Timpang
HALTENG – Beragam persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah kembali mencuat. Infrastruktur yang belum tuntas, fasilitas pendidikan yang minim, pelayanan kesehatan yang belum merata hingga lemahnya dukungan terhadap sektor pertanian dan ekonomi rakyat menjadi sorotan tajam DPRD Halmahera Tengah.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, saat membacakan laporan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-15, Selasa (1/9/2026).
Reses yang berlangsung pada 20-25 Agustus 2026 di masing-masing daerah pemilihan menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung keluhan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Hasilnya, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu keluhan paling dominan. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan desa maupun jalan penghubung menuju kawasan pertanian dan perkebunan yang belum sepenuhnya tertangani.
“Sebagian mungkin sudah terlaksana, tetapi butuh perhatian untuk ditingkatkan,” kata Munadi.
Sejumlah kebutuhan mendesak juga disorot, mulai dari peningkatan ruas jalan di Patani Timur, jalan permukiman di berbagai desa, hingga penyediaan infrastruktur air bersih di Weda, Weda Tengah, Weda Utara dan wilayah lainnya.
Tak hanya itu, pembangunan sejumlah infrastruktur ekonomi dan fasilitas publik juga dinilai masih membutuhkan kepastian. Di antaranya pasar di Weda Tengah dan Weda Utara, kawasan pertumbuhan baru di Kota Weda, reklamasi pantai yang belum jelas kelanjutannya, hingga penyelesaian GOR, POR, gedung kesenian dan Islamic Center.
Pendidikan juga belum lepas dari persoalan serius.
DPRD menemukan masih adanya sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang pembelajaran. Ruang kelas yang tidak layak, laboratorium dengan peralatan terbatas, keterbatasan ruang belajar hingga rumah guru yang minim menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses.
Ironisnya, persoalan tenaga pendidik juga masih terjadi di wilayah perkotaan. Munadi mengungkapkan masih terdapat guru TK/PAUD di Kota Weda yang belum diangkat sebagai tenaga PTT maupun PPPK.
“Ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Sektor kesehatan tak kalah mengkhawatirkan.
Masyarakat masih menyoroti pelayanan di puskesmas, rumah sakit daerah, pustu hingga distribusi tenaga medis yang belum merata. Keterbatasan obat-obatan juga menjadi keluhan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil seperti Trans Kobe dan Waleh.
Munadi menegaskan pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kesehatan adalah tentang mati hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari capaian pembangunan fisik apabila masih ada warga yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Tak ada kata keberhasilan pemerintah jika masih ditemukan ada satu orang warga masyarakat mati akibat tidak terlayani kesehatannya,” tegas Munadi.
Petani pun menagih perhatian pemerintah.
Masyarakat meminta dukungan yang lebih konkret melalui bantuan alat pertanian modern, pupuk bersubsidi yang tepat sasaran serta akses pasar yang lebih luas.
Menurut Munadi, pemerintah daerah perlu mendorong transformasi pertanian dari pola subsisten menuju pertanian modern agar masyarakat tidak terus tertinggal dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.
Di tengah itu, ancaman El-Nino turut menjadi kekhawatiran masyarakat. Tanaman terancam rusak akibat kekeringan, sementara potensi kebakaran di sejumlah titik juga membutuhkan langkah antisipasi pemerintah daerah.
Masalah lapangan pekerjaan dan ekonomi rakyat juga mencuat.
Kaum muda dan kelompok masyarakat produktif membutuhkan pelatihan keterampilan, penguatan UMKM serta akses permodalan yang lebih mudah. DPRD menilai program ekonomi berbasis masyarakat harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Munadi menegaskan seluruh aspirasi hasil reses tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif atau sekadar catatan rapat. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur.
“Hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan bagi kami di DPRD, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
DPRD kemudian menyerahkan rangkaian usulan masyarakat yang dihimpun melalui reses untuk masing-masing daerah pemilihan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Dengan menumpuknya persoalan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian hingga lapangan pekerjaan, laporan reses tersebut menjadi sinyal keras bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang membutuhkan penyelesaian konkret, bukan sekadar janji dan perencanaan.
DPRD pun mendorong sinergi antara legislatif, eksekutif dan masyarakat agar berbagai persoalan tersebut tidak kembali berulang dalam setiap masa reses.
“Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Munadi. (Odhe)
