Foto Istimewa Bupati Halteng Ikram Malan Sangadji
PIP Siswa Diduga Dipotong, Bupati Halteng Keluarkan Peringatan Keras
HALTENG — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, melontarkan peringatan keras menyusul mencuatnya dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMKN 8 Halmahera Tengah.
Ikram meminta pihak sekolah tidak menganggap remeh persoalan tersebut. Ia menegaskan, dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan harus segera diklarifikasi dan dibuktikan secara terbuka.
Bupati juga meminta orang tua maupun siswa yang merasa dirugikan agar tidak sekadar menyampaikan keluhan, tetapi melaporkannya dengan bukti yang jelas.
“Saya tidak suuzon karena saya percaya Bapak/Ibu Kepala Sekolah. Tapi jika benar adanya, maka segera diselesaikan,” tegas Ikram Kamis, (24/9/2026) saat di konfirmasi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak ingin ada praktik yang berpotensi merugikan siswa penerima bantuan pendidikan.
Lebih jauh, Ikram mengingatkan bahwa apabila dugaan pemotongan PIP terbukti, konsekuensinya dapat merembet pada kebijakan insentif guru SMA/SMK. Ia menyebut insentif sebesar Rp1 juta per bulan yang diberikan pemerintah daerah kepada tenaga pendidik dapat dihentikan apabila ditemukan praktik yang bertentangan dengan komitmen pengelolaan pendidikan yang bersih dan transparan.
Ikram menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memastikan siswa tidak dibebani pungutan yang tidak semestinya.
Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang dikelola secara transparan, tertib, dan bebas dari praktik pungutan yang merugikan siswa maupun orang tua.
Sikap tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola sekolah, jangan bermain-main dengan dana yang diperuntukkan bagi siswa.
Meski demikian, dugaan pemotongan PIP di SMKN 8 Halmahera Tengah masih harus dibuktikan. Keterangan dari pihak sekolah, siswa, orang tua penerima PIP, serta bukti transaksi atau dokumen terkait menjadi penting untuk memastikan apakah benar terjadi pemotongan dan siapa yang bertanggung jawab.
Pemerintah daerah kini menunggu klarifikasi dan penjelasan dari pihak sekolah. Jika laporan disertai bukti dan dugaan tersebut terbukti, langkah lebih lanjut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima siswa sesuai haknya. (Red)
