Oleh : Muhammad Syukur Mandar
Negara ini berdiri dari pajak yang dibayar rakyat. Namun ketika rakyat menuntut kesejahteraan, mahasiswa menyampaikan kritik, dan suara publik mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, yang muncul justru benturan dan tindakan represif. Pertanyaan mendasarnya sederhana, untuk siapa negara bekerja?
“Kami mahasiswa, bukan penjahat. Kami tidak membawa senjata. Kami datang membawa niat dan suara rakyat untuk menyampaikan kritik serta mendorong perbaikan Indonesia. Jangan perlakukan kami seperti musuh.”
Pernyataan itu menggambarkan kegelisahan mahasiswa terhadap cara negara menghadapi kritik. Demonstrasi bukanlah perang. Kritik bukan kejahatan. Dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi tidak semestinya otomatis diposisikan sebagai ancaman.
Muhammad Syukur Mandar menyoroti persoalan yang lebih mendasar, ketika rupiah melemah, ekonomi tertekan, dan harga kebutuhan pokok semakin membebani masyarakat, siapa yang harus bertanggung jawab?
Setiap pemilu, rakyat memberikan mandat kepada presiden melalui suara mereka. Presiden kemudian membentuk pemerintahan dan mengangkat para menteri untuk menjalankan pekerjaan negara. Salah satu mandat paling fundamental adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Karena itu, ketika kebijakan pemerintah dinilai justru semakin menyulitkan kehidupan masyarakat, mempertanyakannya bukanlah sebuah kesalahan. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui ke mana arah kebijakan negara dan siapa yang paling diuntungkan dari keputusan-keputusan tersebut.
Kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai penghinaan terhadap negara. Justru kritik adalah bagian dari kontrol rakyat terhadap kekuasaan.
Rakyat yang memilih maupun yang tidak memilih pemerintah yang berkuasa tetap harus menanggung dampak kebijakan negara. Sebab seluruh warga hidup dalam sistem yang sama, membayar pajak, menghadapi harga kebutuhan pokok yang sama, dan ikut menanggung konsekuensi setiap keputusan politik pemerintah.
Lantas, mengapa kritik justru memicu ketersinggungan?
Jika pemerintah merasa kebijakannya benar dan berpihak kepada rakyat, kritik semestinya dijawab dengan argumentasi, data, transparansi, dan evaluasi l, bukan dengan ketakutan terhadap suara rakyat.
Ironi yang lebih besar adalah ketika kekayaan alam Indonesia terus menjadi sumber perdebatan mengenai siapa yang paling menikmati manfaatnya, sementara beban negara dan tekanan ekonomi pada akhirnya tetap dirasakan masyarakat luas.
Emas, nikel, batu bara, dan kekayaan alam lainnya adalah milik bangsa dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai kekayaan alam melimpah, tetapi rakyat justru merasa semakin terjepit.
Di titik inilah kemarahan publik menemukan muaranya. Ketika rakyat merasa tidak didengar, mahasiswa turun ke jalan. Ketika kritik dianggap gangguan, ketidakpercayaan semakin membesar. Dan ketika pemerintah gagal menjelaskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ruang oposisi dan perlawanan politik akan semakin terbuka.
Negara tidak boleh hanya kuat ketika menagih pajak kepada rakyat, tetapi lemah ketika dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.
Mahasiswa bukan musuh negara. Rakyat bukan beban negara. Kritik bukan makar.
Yang harus ditakuti oleh sebuah pemerintahan bukan suara rakyat yang mengkritik, melainkan ketika rakyat sudah berhenti percaya dan berhenti berharap. ****
