DaerahHALTENGMaluku UtaraPemerintahan

27 Tim Adu Gagasan, Merancang Masa Depan Halteng

96
×

27 Tim Adu Gagasan, Merancang Masa Depan Halteng

Sebarkan artikel ini

HALTENG — Sebanyak 27 tim dari 24 organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi di tingkat Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah ambil bagian dalam Kompetisi Ide Kebijakan Halmahera Tengah 2026.

Kompetisi yang digelar pada Juli–Agustus 2026 ini merupakan kolaborasi Bapperida Halmahera Tengah, Dala Institute, dan elSiL Kie Raha. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong hasil penelitian aksi partisipatif periode 2025–2026 agar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterjemahkan menjadi gagasan kebijakan yang dapat diterapkan.

Beragam isu yang diangkat peserta mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pembangunan daerah. Dari temuan-temuan tersebut, peserta didorong melahirkan gagasan yang inovatif, terukur, implementatif, sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter wilayah Halmahera Tengah.

Rangkaian kompetisi akan memasuki tahap final dan penutupan pada Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 08.00–16.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Tengah.

Sejumlah perangkat daerah Provinsi Maluku Utara turut diundang, di antaranya Bappeda, ESDM, DLH, DPPPA, Disperkim, PUPR, serta Disdikbud. Dari Kabupaten Halmahera Tengah, sekitar 40 OPD dan instansi diundang, termasuk Kecamatan Weda dan Weda Tengah.

Kegiatan final diawali dengan laporan pelaksanaan kompetisi, dilanjutkan sambutan Bupati Halmahera Tengah sekaligus pembukaan sesi final.

Puncak agenda akan diisi diskusi publik bertajuk “Dari Pengetahuan ke Kebijakan Merancang Masa Depan Halteng yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan.”

Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman lapangan, dan gagasan kebijakan. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan data dan penelitian, tetapi juga keberanian untuk mengubah pengetahuan menjadi keputusan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui kompetisi ini, gagasan-gagasan terbaik diharapkan dapat menjadi pijakan baru bagi Halmahera Tengah untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis bukti, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. (Odhe)