Terkini

Viral! Pekerja Timbunan Jalan di Kukupang Tagih Upah Proyek 2019

478
×

Viral! Pekerja Timbunan Jalan di Kukupang Tagih Upah Proyek 2019

Sebarkan artikel ini

Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan papan informasi proyek timbunan jalan di Desa Kukupang, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi perhatian warganet. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun atas nama “Saddam muji” yang di bagikan di grup “INFO HALSEL” dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Dalam foto yang beredar, terlihat papan informasi proyek dengan keterangan kegiatan berupa pembangunan badan jalan sepanjang 750 meter yang berlokasi di Desa Kukupang. Proyek tersebut tercatat memiliki total anggaran sebesar Rp142.700.000 dan bersumber dari tahun anggaran 2019. Pada papan informasi juga tercantum nama Kepala Desa Kukupang saat itu, Fauzi Ibrahim.

Selain papan proyek, unggahan tersebut turut disertai pesan permohonan dari para pekerja agar upah kerja timbunan jalan dapat diupayakan untuk dibayarkan. Pesan ini memunculkan spekulasi dan pertanyaan dari warganet terkait realisasi pekerjaan dan hak para pekerja.

Di kolom komentar, sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan tahun anggaran proyek yang tercantum, mengingat tahun 2019 adalah tahun Kovid 19, kerap Beberapa komentar bernada heran dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait,

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai unggahan tersebut, termasuk klarifikasi soal pembayaran upah pekerja dan progres pekerjaan jalan dimaksud.

Beberapa warga menyayangkan kondisi tersebut dan berharap pemerintah daerah maupun pihak pelaksana proyek dapat segera memberikan klarifikasi. Menurut mereka, upah pekerja merupakan hak dasar yang seharusnya dipenuhi tepat waktu, terlebih pekerjaan yang dilakukan berkaitan langsung dengan pembangunan fasilitas umum.

Masyarakat berharap pihak berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta demi menjaga transparansi penggunaan anggaran desa.     (red)