Foto Bupati Halteng Hadiri Wisuda di Kota Ternate
TERNATE — Kritik tajam terhadap ketimpangan fiskal pusat-daerah mewarnai Sidang Terbuka Wisuda Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Sabtu (22/8/2026). Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., menegaskan daerah penghasil tidak boleh terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, sementara rakyatnya hanya menerima sisa manfaat.
Foto Bupati Halteng hadiri acara wisuda Unkhair Ternate Sabtu, (22/8/26)
Di hadapan civitas akademika dan para wisudawan, Ikram mendesak perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah, dari sekadar fiscal capacity menuju fiscal value.
Menurutnya, fiscal capacity hanya mengukur kemampuan pemerintah menghimpun dan membiayai anggaran. Sebaliknya, fiscal value harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, seberapa besar uang publik benar-benar mengubah kehidupan rakyat.
“Kita harus bergeser dari fiscal capacity menuju fiscal value,” tegas Ikram.
Ia menyebut APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran. APBD adalah instrumen kekuasaan publik yang menentukan siapa yang dilindungi, siapa yang diprioritaskan, dan masa depan seperti apa yang dibangun pemerintah.
“Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik. Lebih dari itu, mengelola APBD adalah mengelola kepercayaan publik,” ujarnya.
KAYA NIKEL, TAPI SIAPA YANG MENIKMATI?
Ikram kemudian menyoroti paradoks ekonomi Halmahera Tengah yang mengalami lonjakan pertumbuhan berkat industri pengolahan dan hilirisasi nikel.
PAD Halmahera Tengah meningkat dari Rp151,85 miliar pada 2022 menjadi Rp189,56 miliar pada 2023, Rp318,07 miliar pada 2024, Rp395,35 miliar pada 2025, dan sekitar Rp396,50 miliar pada semester I 2026. Target PAD 2026 diarahkan menembus Rp400 miliar.
Namun, peningkatan kapasitas fiskal tersebut berhadapan dengan persoalan transfer pusat.
Pada 2026, Halmahera Tengah menghadapi pemotongan dana transfer sekitar Rp480 miliar. Sementara hak Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp461 miliar, menurut paparan Ikram, baru terealisasi sekitar Rp41 miliar atau kurang dari 10 persen.
Bagi Ikram, persoalan itu tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi anggaran. Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan tentang keadilan fiskal dan hubungan negara dengan daerah penghasil.
“Halmahera Tengah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Namun pertanyaannya, apakah negara mengembalikan yang adil bagi Halmahera Tengah atau tidak,” tegasnya.
Pesan Ikram terang, daerah penghasil tidak boleh hanya diperas kontribusinya untuk mengejar pertumbuhan nasional, sementara manfaat pembangunan tertinggal di daerah.
TRANSFER DIPANGKAS, APBD TAK BOLEH TUMBANG
Meski menghadapi tekanan akibat pemotongan transfer pusat, Ikram memastikan fiskal daerah tidak kehilangan kendali.
“Walaupun ada pemotongan dana transfer pusat, pemerintah daerah tidak mengalami goncangan. Pengurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan dan program-program yang telah kita jalankan untuk masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan APBD harus menghasilkan public value, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi.
Karena itu, sejumlah program perlindungan sosial dan pelayanan publik tetap dipertahankan, antara lain insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lansia, janda, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, imam dan pendeta, pendidikan dan kesehatan gratis, rumah layak huni hingga santunan duka.
Rp35 MILIAR BEASISWA, 4.290 MAHASISWA TERJANGKAU
Pendidikan menjadi salah satu fokus investasi fiskal Halmahera Tengah.
Anggaran beasiswa perguruan tinggi meningkat dari Rp19 miliar pada APBD 2025 menjadi Rp21 miliar pada APBD Perubahan 2025, kemudian Rp31 miliar pada APBD 2026 dan mencapai Rp35 miliar pada APBD Perubahan 2026.
Program tersebut telah menjangkau sekitar 4.290 mahasiswa.
Beasiswa juga diberikan kepada ASN Pemkab Halmahera Tengah pemegang KTP setempat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas aparatur.
Bagi Ikram, kebijakan itu merupakan bentuk nyata fiscal value: uang publik harus kembali menjadi manusia yang lebih berpendidikan, pelayanan yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih kuat.
APBD HARUS TERASA DI RUMAH RAKYAT
Di sektor aparatur, TPP ASN tetap dibayarkan secara rutin. Ikram menyebut TPP untuk kelas terendah tertentu mencapai Rp6,3 juta, sementara guru SMA memperoleh insentif tambahan Rp1 juta per bulan.
Di bidang kesehatan, manfaat kebijakan fiskal bahkan menjangkau warga dari luar wilayah administratif Halmahera Tengah. Warga dari Wasile Timur dan Maba Tengah dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan Halmahera Tengah.
Pemerintah daerah juga menanggung biaya pengobatan warga yang harus dirujuk ke luar daerah, termasuk pemulangan pasien.
Bagi Ikram, di situlah ukuran sesungguhnya keberhasilan fiskal daerah.
APBD tidak boleh hanya terlihat dalam laporan keuangan. APBD harus terasa di rumah rakyat.
Terasa ketika anak miskin tetap sekolah. Terasa ketika mahasiswa tidak putus kuliah. Terasa ketika warga sakit bisa berobat. Terasa ketika keluarga rentan mendapat perlindungan.
Dan yang paling penting, terasa ketika rakyat melihat pemerintah hadir bukan hanya saat membutuhkan suara, tetapi ketika rakyat membutuhkan pertolongan.
REKTOR UNKHAIR: PEMBANGUNAN BUKAN SEKADAR GEDUNG
Rektor Universitas Khairun Ternate, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, S.E., M.M., mengapresiasi kehadiran dan orasi ilmiah Bupati Halmahera Tengah.
Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemkab Halmahera Tengah terhadap pendidikan tinggi, termasuk beasiswa mahasiswa asal Halmahera Tengah dan pembangunan fasilitas akademik Unkhair.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus diarahkan pada pembangunan manusia dan masa depan Maluku Utara.
Wisuda Unkhair 2026 pun berubah menjadi lebih dari sekadar seremoni akademik. Dari mimbar Aula Banau, muncul kritik keras terhadap cara negara memperlakukan daerah penghasil dan bagaimana pemerintah mengelola uang publik.
Pesannya sederhana, tetapi keras!!
Jangan bangga memiliki fiscal capacity besar jika fiscal value yang dirasakan rakyat kecil.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa besar uang yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa besar penderitaan rakyat yang berhasil dikurangi dan seberapa nyata kehidupan mereka berubah.
Daerah boleh kaya nikel. Negara boleh mengejar pertumbuhan. Tetapi rakyat tidak boleh terus menjadi penonton dari kekayaan yang lahir dari tanah mereka sendiri. (Odhe)
