Kedaulatan Laut Harus Kembali ke Rakyat, Nelayan Jangan Jadi Penonton Kekayaan Negeri
HALSEL — Peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni dan pengibaran bendera. Bagi masyarakat pesisir dan nelayan, kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan atas laut, keadilan ekonomi, dan hak untuk menikmati hasil kekayaan perikanan secara berkelanjutan.
Akademisi Universitas Nurul Hasan Bacan (UNH) Program Studi Perikanan, Nasir Haya, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa laut merupakan ruang kehidupan sekaligus sumber pangan, mata pencaharian, ekonomi keluarga, dan masa depan masyarakat pesisir.
Menurutnya, kedaulatan rakyat dalam pengelolaan hasil perikanan tidak boleh sebatas slogan. Nelayan harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut, bukan sekadar menjadi pelaku produksi yang menikmati bagian paling kecil dari rantai ekonomi perikanan.
“Nelayan bukan hanya pelaku produksi, tetapi bagian penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Nasir.
Ia menilai, pengelolaan hasil perikanan harus dilakukan secara utuh, mulai dari penangkapan yang bertanggung jawab, penanganan hasil, peningkatan mutu, pengolahan, pemasaran hingga penguatan nilai tambah.
Selama hasil laut hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, menurutnya, peluang ekonomi masyarakat akan tetap terbatas. Karena itu, hasil perikanan harus didorong menjadi produk bernilai tambah tinggi agar mampu memperkuat pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir, Laut tidak boleh dikelola dengan logika keuntungan sesaat.
Eksploitasi yang mengabaikan daya dukung ekosistem, keberlanjutan populasi ikan, kerusakan habitat, dan hak generasi mendatang pada akhirnya hanya akan meninggalkan laut yang miskin dan masyarakat pesisir yang semakin terpinggirkan.
Nasir menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi perlindungan nyata terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
Sebab, kekayaan laut Indonesia tidak boleh habis dinikmati hari ini sementara generasi berikutnya hanya menerima kerusakan ekologis dan kemiskinan.
Kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir, lanjutnya, justru dapat dibangun dari laut. Nelayan yang kuat, kelompok usaha perikanan yang mandiri, industri pengolahan yang berkembang, serta akses pasar yang adil merupakan fondasi penting untuk menciptakan masyarakat pesisir yang berdaulat secara ekonomi.
Namun, cita-cita tersebut tidak dapat dibebankan kepada nelayan seorang diri.
Pemerintah, akademisi, penyuluh perikanan, pelaku usaha, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan harus membangun tata kelola perikanan yang transparan, adil, produktif, berpihak kepada masyarakat, dan menjamin keberlanjutan sumber daya. Dalam semangat HUT ke-81 RI, kedaulatan Indonesia harus benar-benar terasa hingga ke pesisir dan pulau-pulau kecil.
Indonesia tidak akan benar-benar berdaulat jika nelayannya masih kesulitan hidup di tengah laut yang kaya. Indonesia belum sepenuhnya makmur jika masyarakat pesisir hanya menjadi penonton atas kekayaan lautnya sendiri.
Karena itu, momentum kemerdekaan harus menjadi alarm keras untuk menghentikan pola pengelolaan laut yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Laut harus dijaga. Nelayan harus diperkuat. Hasil perikanan harus diberi nilai tambah.
Dan manfaat kekayaan laut harus kembali sebesar-besarnya kepada rakyat.
Nasir mengajak seluruh elemen bangsa mengisi kemerdekaan dengan menjaga laut, mengelola sumber daya perikanan secara bijaksana, memperkuat ekonomi nelayan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memastikan laut tetap sehat bagi generasi mendatang.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81.
Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Dari Laut yang Lestari, untuk Rakyat yang Sejahtera.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Penulis Nasir Haya
