HALTENG – Di tengah derasnya ekspansi industri pertambangan dan meningkatnya berbagai persoalan publik di Halmahera Tengah, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai pilar kontrol sosial dinilai semakin melemah.
Minimnya kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun aktivitas korporasi memunculkan pertanyaan publik, ke mana suara organisasi yang selama ini mengatasnamakan kepentingan masyarakat?
Sejumlah kalangan menilai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan LSM dan ormas kini tidak lagi terlihat kuat di Halmahera Tengah. Kritik terhadap isu-isu strategis seperti dugaan kerusakan lingkungan, transparansi anggaran daerah, persoalan tenaga kerja, hingga konflik sosial dinilai semakin jarang terdengar.
Melemahnya kontrol sosial tersebut diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan, minimnya kemandirian pendanaan organisasi, hingga kedekatan sebagian elite ormas dengan lingkaran kekuasaan. Kondisi itu dinilai berpotensi mengikis independensi serta keberanian dalam menyuarakan kepentingan publik.
Akibatnya, ruang kritik justru lebih banyak diisi oleh mahasiswa, masyarakat adat, dan kelompok warga yang bergerak secara spontan dibandingkan organisasi yang secara kelembagaan memiliki mandat melakukan pengawasan.
Farid Amir menilai, apabila kondisi ini terus dibiarkan, fungsi check and balance di Halmahera Tengah akan semakin melemah. Padahal, keberadaan LSM dan ormas yang independen merupakan elemen penting dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta memastikan pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Odhe/Red)
